Ciamis, lokacita.com. Sertifikat halal kini tidak lagi dipandang sekadar pelengkap administratif atau simbol pemenuhan aspek keagamaan bagi pelaku usaha di Kabupaten Ciamis. L
Di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka, label halal justru berkembang menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus memperluas pasar produk UMKM.
Fenomena itu terlihat dari tingginya antusiasme pelaku usaha di Tatar Galuh dalam mengurus sertifikasi halal sepanjang 2026.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat Kabupaten Ciamis menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengajuan sertifikasi halal tertinggi di Jawa Barat dengan angka pendaftar menembus lebih dari 12 ribu pelaku usaha.
Data tersebut disampaikan Kepala BPJPH Provinsi Jawa Barat, Imam Mutawakkil, saat melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis di Oproom Setda Ciamis, Selasa (19/5/2026).
Menurut Imam, percepatan sertifikasi halal di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan mutu dan keamanan produk konsumsi.
“Sekarang label halal sudah menjadi kebutuhan pasar. Produk yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih dipercaya dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern maupun jaringan distribusi yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPJPH saat ini terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah guna menyukseskan program nasional Wajib Halal Oktober 2026.
Sementara itu, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyebut permohonan bantuan sertifikasi halal hampir selalu menjadi aspirasi utama pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan pameran maupun pembinaan usaha.
“Setiap bertemu pelaku UMKM, yang paling sering mereka sampaikan adalah keinginan mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Ini menunjukkan kesadaran pelaku usaha di Ciamis sudah semakin baik,” kata Herdiat.
Menurutnya, tingginya kebutuhan sertifikasi halal di Ciamis tidak lepas dari karakter masyarakat yang mayoritas muslim serta semakin selektif dalam memilih produk konsumsi.
Pemerintah Kabupaten Ciamis pun mulai memperkuat ekosistem industri halal tidak hanya dari sisi administrasi produk, tetapi juga pembinaan di sektor hulu.
Salah satunya melalui edukasi dan pelatihan juru sembelih halal yang dipusatkan di sejumlah wilayah seperti Purwadadi, Sadananya, dan Panjalu.
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, Dadan Wiadi, menilai sertifikasi halal kini menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan UMKM daerah.
Menurutnya, pelaku usaha saat ini semakin memahami bahwa sertifikat halal bukan hanya kebutuhan regulasi, tetapi juga nilai tambah yang menentukan daya saing produk.
“Pasar sekarang semakin kompetitif. Produk yang sudah memiliki sertifikasi halal biasanya lebih mudah diterima konsumen karena memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan pembeli,” ujarnya.
Pemkab Ciamis juga menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi bersama BPJPH, termasuk mendorong program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro.
Herdiat menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat berbasis UMKM.
“Kami ingin UMKM Ciamis terus berkembang, memiliki daya saing, dan mampu naik kelas. Karena sektor UMKM adalah salah satu penggerak utama ekonomi daerah,” imbuhnya
Dadan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Ciamis terus mendorong percepatan sertifikasi halal melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan UMKM agar pelaku usaha lokal mampu berkembang lebih profesional.
Ia menyebut potensi UMKM di Ciamis sangat besar dengan jumlah pelaku usaha mencapai sekitar 230 ribu unit yang bergerak di berbagai sektor ekonomi kreatif dan perdagangan.
“Target kita bukan hanya menambah jumlah sertifikat halal, tetapi bagaimana produk UMKM Ciamis benar-benar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk ritel modern dan pasar luar daerah,” pungkasnya.
